Antisipasi Ancaman Siber, Bawaslu Tulang Bawang Apresiasi Sinergi Nasional Bawaslu–BSSN

Tulang Bawang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang menyambut positif langkah strategis Bawaslu RI yang menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam upaya memperkuat keamanan siber Pemilu 2029. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dari kesiapan penyelenggara pemilu menghadapi tantangan digitalisasi dan ancaman siber yang semakin kompleks.

Audiensi antara Bawaslu dan BSSN yang berlangsung di Gedung Pertemuan BSSN, Jakarta, Senin (03/11), menjadi titik awal penguatan sistem keamanan digital penyelenggaraan pemilu. Kedua lembaga sepakat bahwa ancaman siber tidak hanya menyasar aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Inda Fiska Mahendro, menilai kerja sama tersebut merupakan langkah visioner yang selaras dengan semangat pengawasan berbasis teknologi informasi.

“Kami di Bawaslu Tulang Bawang sangat mengapresiasi langkah Bawaslu RI bersama BSSN dalam memperkuat sistem keamanan siber. Pengawasan pemilu modern memang tidak cukup hanya di lapangan, tapi juga harus mampu menghadapi potensi serangan digital yang bisa menggoyang kepercayaan publik,” ujar Inda di Kantor Bawaslu Tulang Bawang, Jumat (07/11).

Lebih lanjut, Inda menegaskan bahwa kesiapan menghadapi ancaman siber menjadi bagian penting dari upaya menjaga integritas pemilu. Ia juga menyebut, pengawasan partisipatif masyarakat perlu diarahkan pada literasi digital agar publik turut memahami pentingnya keamanan data dalam proses pemilu.

“Keamanan siber bukan hanya urusan teknis, tetapi juga kesadaran bersama untuk melindungi proses demokrasi. Kami siap berkontribusi melalui pengawasan berbasis edukasi digital kepada masyarakat di Tulang Bawang,” tambahnya.

Langkah sinergis antara Bawaslu dan BSSN ini menjadi fondasi penting dalam memastikan Pemilu 2029 berjalan aman, transparan, serta bebas dari gangguan digital yang dapat menurunkan legitimasi hasil pemilu.